Porosmedia.com — Dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan pemilih dalam pilihan politiknya, dimana 93,8% responden saat ini merasakan cuaca semakin tidak menentu akan berkonsekuensi terhadap persoalan ekonomi dan sosial. Sebagian besar responden juga merasa ragu apakah calon gubernur saat ini siap menghadapi permasalahan lingkungan di Jawa Barat.
Bandung, Kamis 17 Oktober 2024 – Jelang momentum Pilkada Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024, Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Universitas Padjadjaran, Koalisi Untuk Energi Bersih (KUTUB) Jawa Barat dan Indonesia Cerah meluncurkan hasil survei tentang persepsi masyarakat Jabar mengenai isu transisi energi dan dampak perubahan iklim. Temuan survei ini merupakan dokumen strategis bagi Cagub-Wagub dan juga penyelenggara pemilu karena pemilih Jabar telah menjadikan Isu transisi energi dan dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan dalam pilihan politik masyarakat.
Survei ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang tersebar di enam wilayah Kabupaten/Kota di Jabar. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode multistage random sampling secara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 19-30 Agustus 2024. Pendekatan kualitatif menggunakan expert opinion polling dengan metode Delphi untuk mendapatkan pandangan dari para ahli terkait kebijakan transisi energi dan perubahan iklim di Jabar.
Temuan soal Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim
Survei ini menemukan sebagian besar responden (93,8%) menyadari bahwa cuaca semakin tidak menentu dengan tingkat kesadaran tertinggi. Dengan sebagian besar responden mulai merasakan dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kesehatan dan ekonomi di masa depan. Bergerak dari kesadaran tersebut isu transisi energi dan dampak-dampak dari perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan responden dalam pilihan politiknya.
Responden juga mendukung tindakan nyata dan segera dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, dengan mayoritas mendukung adanya kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan energi bersih dan ramah lingkungan. Sebanyak 53,3% responden juga mendukung penggunaan anggaran daerah untuk pengembangan energi terbarukan
Namun, dengan melihat urgensi adanya kebijakan transisi energi dan mitigasi dampak perubahan iklim di atas apabila dikaitkan dengan situasi pilkada di Provinsi Jabar saat ini, temuannya adalah mayoritas responden (69,2%) belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur terkait permasalahan lingkungan, transisi energi, dan iklim.
“Survei ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam momentum pilkada 2024, Cagub-Wagub Jabar harus dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan di masa kepemimpinannya nanti, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam transisi energi yang adil dan berkelanjutan.” jelas Dr. Viktor Pirmana, Peneliti CED
Temuan survei ini penting bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar untuk bisa segera <span;><span;>memprioritaskan agenda politik kampanye yang jelas untuk mempercepat transisi energi sekaligus menyiapkan antisipasi dampak krisis iklim yang semakin nyata di depan mata. Adanya substansi ini tentu akan menambah daya tarik pemilih yang memang sudah mulai khawatir terhadap isu tersebut,” kata Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia CERAH.
Temuan lain terkait permasalahan sampah dan krisis iklim mayoritas responden generasi muda mendukung implementasi program-program pemerintah kedepan untuk sistem daur ulang sampah dan pelarangan plastik sekali pakai di kota mereka menjadi lebih baik.
Hasil Temuan Kualitatif
<span;><span;>Sementara itu, berdasarkan hasil pendalaman dari para ahli, temuannya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran soal peningkatan penggunaan energi bersih terbarukan yang ramah lingkungan dan langkah nyata percepatan pensiun dini PLTU Batubara di Jabar untuk mengurangi emisi.
Pemerintah Provinsi ke depannya juga disarankan untuk memperkuat kebijakan lingkungan, khususnya yang berfokus pada energi ramah lingkungan. Isu transisi energi dan perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam kampanye politik lokal guna menciptakan komitmen yang lebih kuat dari calon pemimpin dalam menangani krisis iklim. Selain itu, ahli juga menyimpulkan isu transisi energi dan krisis iklim menjadi menarik bagi pemilih karena pengaruh langsungnya terhadap kehidupan sehari-hari.
Ahli menekankan bahwa perubahan iklim, seperti perubahan pola hujan dan kenaikan suhu, sudah dirasakan oleh masyarakat, misalnya melalui penurunan hasil panen dan ketidakmampuan nelayan melaut karena kondisi cuaca ekstrim. Masyarakat akan lebih mudah memahami pentingnya isu ini jika relevansinya dikaitkan langsung dengan dampak yang mereka alami setiap hari.
KUTUB sebuah koalisi organisasi masyarakat yang terdiri dari 13 organisasi di Jawa Barat mendorong transisi energi bersih yang adil dan berkelanjutan. Koordinator KUTUB Wulandari menjelaskan, “Dampak krisis iklim seperti kekeringan, gagal panen, banjir dan longsor di Jabar sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis setiap wilayah. Dalam lima tahun terakhir, variasi dampak bencana terlihat di berbagai daerah. Infrastruktur dan pengetahuan masyarakat yang lebih siap akan meminimalisir korban dan lonjakan kemiskinan.”
“Survei ini menjadi salah satu dasar dari beberapa analisis yang dilakukan beberapa CSO sebelumnya untuk memulai kolaborasi dan sama-sama bergerak bersama untuk memastikan tata kelola energi dan iklim yang adil dan berkelanjutan. Koalisi Untuk Energi Bersih (KUTUB) mendorong penyelenggara pemilu provinsi Jabar melaksanakan debat untuk pada calon gubernur dan wakil gubernur tentang isu yang secara global dan nasional semakin sering di perbincangkan,” kata Dadan Ramdan, peneliti KUTUB.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia CERAH –
