Porosmedia.com – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan lampu hijau bagi sejumlah golongan masyarakat untuk melakukan mobilitas di fasilitas umum tanpa kekhawatiran di tengah pandemi Covid-19. Luhut menyebut warga yang ‘bebas’ menjalani aktivitas di tempat umum meliputi mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid, dan sudah mendapatkan proteksi tambahan lewat vaksinasi Covid-19.
“Kalau memang dia sudah vaksin, sudah dua kali, sudah booster, tidak ada komorbid ya jalan-jalan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/2).
Luhut menyebut Covid-19 varian Omicron hanya dua kali lebih mematikan dibandingkan dengan flu biasa. Ia mengatakan hal itu berdasarkan data studi dari luar negeri yang mengonfirmasi menurunnya tingkat kematian karena Covid-19 (CNNIndonesia.com, Senin, 14/02/2022).
Reaksi Pakar
Epidemiolog Dicky Budiman menyebut virus Corona, terlebih varian Omicron, tetap beresiko.
“Ya tentunya bicara resiko ya tetap ada, apa lagi ini bicara Omicron ya, jadi bicara juga resiko adalah juga bergantung seberapa besar kita bisa memastikan orang lain juga dalam kondisi yang sama (sudah vaksin dan booster). Bahwa yang ada dan mobile atau beraktivitas di luar rumah juga orang-orang itu sudah divaksin lengkap dan dalam durasi protektif,” kata Dicky saat dihubungi, Senin (14/2/2022).
“Jadi bukan hanya lengkap saja, tapi sudah, atau masih dalam durasi tidak lebih dari 7 bulan sejak dosis kedua, atau dia sudah dibooster. Nah, seberapa bisa kita bisa yakinkan itu? Ini yang jadi pertanyaan,” lanjutnya.
Kemudian Dicky juga berbicara terkait keamanan setiap lokasi yang dikunjungi masyarakat pastinya berbeda seperti ventilasi dan sebagainya. Dicky pun meyakini vaksinasi dosis kedua di Indonesia juga belum mencapai 80 persen. Karena itu, dia menyarankan jika memang harus jalan-jalan maka harus tetap mempertimbangkan potensi paparan hingga kedisiplinan menjaga prokes.
Namun demikian, Dicky memahami yang dimaksud pemerintah bahwa tidak bisa untuk saat ini memaksa orang untuk tetap di rumah. Dia menyarankan masyarakat tetap mempertimbangkan penilaian resiko pribadi masing-masing jika ingin bepergian ke luar (news.detik.com, Selasa, 15/02/2022).
Senada dengan Epidemiolog Dicky Budiman, dokter dari Kelompok Staf Medis Paru di RSUP Persahabatan, Fathiyah Isbaniah juga menyatakan keberatannya.
“Dapat jaminan tidak terpapar? Ya tentu tidak. Saya tidak setuju kalau masyarakat yang sudah vaksin lengkap boleh jalan,” kata Fathiyah dalam acara pengaruh berkumur Iodin terhadap nilai CT di RSUP Persahabatan, Rabu (16/2).
Respon itu disampaikan dia usai mendapatkan pertanyaan media yang mengutip kalimat Luhut Pandjaitan soal jalan-jalan beberapa waktu lalu. Menurut dia, sebaiknya masyarakat tetap di rumah jika memang tidak ada urusan penting yang harus dilakukan di luar meskipun sudah melakukan vaksinasi lengkap dan booster.
“Vaksinasi lengkap hingga booster dan protokol kesehatan ketat merupakan langkah pencegahan, bukan penyembuhan Covid-19.”
Ditambahkan dia, setiap orang punya imunitas yang berbeda. Meskipun sudah divaksin, Fathiyah menyebut tak ada yang tahu seberapa kuat seseorang menahan virus yang bisa masuk ke tubuhnya hingga menyebabkan keparahan.
Tak cuma soal kondisi seseorang, menyoal ucapan Luhut tentang orang bisa jalan-jalan saat sudah vaksinasi lengkap dan booster tanpa komorbid, dia menyebut kondisi saat ini belum aman. Diungkapkannya, situasi saat ini masih tergolong berbahaya lantaran jumlah kasus Covid-19 varian Omicron masih terus meningkat setiap harinya.
Kasus yang meningkat di beberapa daerah di Indonesia juga menjadi indikasi buatnya bahwa gelombang tiga Covid-19 yang tengah dialami Indonesia juga belum bisa dilalui sepenuhnya (CNNIndonesia.com, Rabu, 16/02/2022).
Data Kematian Akibat Covid-19 Masih Bertambah
Melansir CNNIndonesia.com, jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 257 orang pada Selasa, (22/2). Tambahan itu, membuat akumulasi kasus kematian Covid-19 di Indonesia mencapai 146.798 orang. Berdasarkan data laporan harian Covid-19 tersebut, Jawa Tengah menjadi daerah penyumbang kasus kematian Covid-19 tertinggi dengan 64 orang.
Sama seperti positif Covid-19, kasus kematian juga meningkat selama gelombang tiga penyebaran virus Corona akibat varian Omicron. Kasus kematian konsisten naik sejak awal Januari 2022. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menerangkan berdasarkan data per 19 Februari sebanyak 2.484 pasien meninggal terinfeksi Covid-19 pada dua bulan terakhir.
Lebih lanjut, Nadia juga merinci dari data sampel 2.484 pasien Covid-19 yang meninggal selama gelombang Omicron di Indonesia. 54 persen diantaranya dilaporkan memiliki komorbid atau penyakit penyerta, sementara 46 persen tanpa komorbid. Dari data itu juga didapatkan, pasien Covid-19 yang meninggal, 27 persen diantaranya sudah menerima vaksin primer lengkap dosis 1 dan 2, sedangkan 73 persen lainnya baru menerima vaksin 1 dosis atau bahkan belum divaksinasi sama sekali.
Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya 35 warga yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster meninggal dunia usai terinfeksi virus Corona di masa lonjakan kasus akibat varian Omicron. Nadia mengatakan temuan itu didapatkan dari analisis terhadap 17.871 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit selama 21 Januari hingga 19 Februari 2022.
“Jadi risiko kematian rata-rata 3,5 kali pada kelompok lansia dan orang yang memiliki komorbid, dan juga terutama risiko kematian akan meningkat pada orang yang belum mendapatkan vaksinasi,” kata Nadia.
Sejauh ini, kata Nadia, risiko kematian pasien Covid-19 berkurang 11 persen pada penerima vaksin dosis pertama. Kemudian 67 persen berkurang pada pemberian dosis kedua, dan 91 persen pada pemberian booster. Nadia memastikan vaksin Covid-19 masih efektif melawan Omicron. Ia menyebut, T–cell response yang diperoleh pasca vaksinasi dapat memberikan perlindungan yang substansial pada pasien.
“Yang artinya dengan adanya vaksinasi terlihat bahwa kematian itu turun,” ujarnya, seperti disampaikan CNNIndonesia.com, Selasa, 22/02/2022.
Targetkan Vaksinasi Dosis Keempat
Wakil Menteri Kesehatan RI, dr Dante Saksono Harbuwono tak menampik kemungkinan pemerintah bakal melanjutkan pemberian vaksinasi booster kedua atau vaksin Covid-19 dosis keempat. Vaksinasi Covid-19 dosis keempat ini sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara termasuk Israel dan Italia. Terkait pelaksanaannya, Dante menilai masih perlu pembahasan lebih lanjut lantaran Indonesia kini fokus merampungkan sasaran vaksinasi Covid-19 primer dan lanjutan booster dosis vaksin Covid-19 ketiga.
Juni mendatang, diharapkan sasaran target vaksinasi primer dan booster sudah rampung agar bisa melakukan uji klinik epidemiologi, terkait keperluan vaksinasi booster keempat. Dante mengingatkan, di tengah lonjakan kasus Covid-19, masyarakat wajib menghindari penularan meski sudah divaksinasi Covid-19 lengkap. Ia mengimbau melakukan tes Covid-19 sedini mungkin jika mengeluhkan sejumlah gejala spesifik seperti demam, sakit tenggorokan, dan batuk pilek (health.detik.com, Rabu, 23/02/2022).
Kekejaman Herd Immunity Berbasis Vaksin
Rangkaian berita di atas membuktikan bahwa hingga hari ini, pemerintah masih konsisten melaksanakan kebijakan herd immunity berbasis vaksin kepada seluruh masyarakat. Herd Immunity (kekebalan kawanan) adalah strategi menghadapi pandemi yang tidak manusiawi. Sebab, strategi ini sama sekali tidak menghargai nyawa manusia.
Herd immunity berarti membiarkan masyarakat bersentuhan secara langsung dengan virus atau sumber penyakit dan membentuk kekebalan tubuh alami pada sebagian manusia yang bertahan. Sementara bagi manusia yang tidak mampu bertahan dari serangan penyakit harus menghadapi kematian. Ini artinya membiarkan masyarakat bertarung sendiri melawan virus Covid-19 sesuai ketahanan tubuh mereka masing-masing. Meskipun dibekali vaksin sebagai penambah kekebalan tubuh, namun tak lantas menjadikan manusia kebal Covid-19.
Kemudian, kebijakan herd immunity berbasis vaksin ini menjadi sebuah hukum rimba bagi masyarakat. Publik dipaksa untuk memperkuat daya tahan tubuh sementara di sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat. Barang siapa yang mampu bertahan di dalam kebijakan kejam ini, maka dia beruntung masih bisa hidup. Sedangkan yang tidak, harus pasrah menerima nasib dijemput oleh kematian yang terus mengintai. Entah meninggal karena terpapar Covid-19, komorbid, atau karena gagal dalam pertarungan mencari nafkah.
Sistem Kapitalisme memang menganggap nyawa manusia lebih tak berharga dibandingkan manfaat ekonomi. Karena itulah, kebijakan herd immunity yang kejam ini pun bisa terlahir. Kematian dianggap tak lebih daripada salah satu peristiwa yang biasa terjadi setiap harinya. Sehingga pemerintah tak ambil pusing dengan kasus kematian yang terus terjadi hari demi hari. Alih-alih merasa bersalah, malah dengan santainya memberi saran untuk ‘jalan-jalan’ kepada masyarakat yang sudah divaksin. Tentunya ini adalah bentuk sikap ‘lepas tanggung jawab’ yang sudah mengakar dalam demokrasi kapitalisme.
Salah Penanganan Sejak Awal
Pakar kesehatan memang tidak menyetujui saran pemerintah yang mengizinkan masyarakat ‘jalan-jalan’ di tengah pandemi. Namun mereka juga tidak mampu menghalangi masyarakat untuk tetap di rumah atau tetap melakukan karantina. Sebagian besar masyarakat saat ini sudah tidak peduli dengan virus Covid-19 yang masih merajalela. Mereka melaksanakan berbagai kegiatan tanpa rasa takut meski masih disertai protokol kesehatan.
Semua ini terjadi akibat kesalahan penanganan pandemi yang dilakukan penguasa sejak awal. Tentunya masih segar dalam ingatan bagaimana pemerintah malah membuka gerbang Indonesia lebar-lebar bagi warga negara asing di awal pandemi Covid 2020 lalu. Setelahnya, alih-alih menerapkan lockdown, penguasa melaksanakan PSBB dan PPKM berbagai level yang merupakan bagian dari konsep herd immunity berbasis vaksin.
Sementara itu masyarakat tidak memperoleh pengurusan atau jaminan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat menengah ke atas mungkin masih mampu bertahan ketika menerapkan PSBB dan PPKM. Namun bagaimana dengan kehidupan masyarakat kecil yang bekerja demi sesuap nasi setiap hari? Mereka terpaksa mencari nafkah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan demi kebutuhan keluarganya.
Sayangnya ketika ketahuan pemerintah, mereka malah mendapat denda besar yang tak masuk akal. Saat mereka terjangkit Covid-19, kesehatan adalah barang mewah yang belum tentu bisa mereka peroleh. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi korban dari hukum rimba kejam ini.
Islam Menjamin Kesehatan Masyarakat
Kebijakan yang terlahir dari sistem demokrasi kapitalisme jelas amat berbeda dengan kebijakan dari sistem Islam. Sebab Islam bukan hanya berupa agama ritual, namun juga merupakan sistem kehidupan yang lengkap dengan seperangkat aturannya. Aturan Islam adalah aturan yang bersumber langsung dari Allah Taala, Sang Pencipta Manusia. Karena itu, segala kebijakan yang bersumber dari Islam adalah wujud kasih sayang Allah kepada umat manusia.
Negara Islam akan menerapkan seluruh aturan Islam secara kaffah tanpa ada yang ditinggalkan sedikit pun. Islam mengatur bahwa penguasa wajib menjadi pelindung dan peri’ayah (pengurus) umat. Sehingga penguasa dalam Islam tidak boleh mengabaikan nyawa rakyat satu pun. Apalagi sampai membiarkan ribuan bahkan jutaan rakyat bertarung sendirian melawan pandemi dan menghadapi kematian.
Dari Al Barra’ bin ‘Adzib radhiyallahu anhu, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya orang mukmin tanpa hak.” (HR Ibnu Majah no. 2615, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).
Berdasarkan hadits di atas, maka suatu dosa besar bagi penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Apalagi membiarkannya meninggal tanpa ada upaya pertolongan yang nyata dari penguasa. Sehingga penguasa Islam sejak awal akan mengambil keputusan yang akan mengutamakan nyawa seluruh rakyat, bukan manfaat ekonomi.
Lockdown syar’i akan diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Penguasa pun akan memastikan rakyat di setiap zona pandemi yang berbeda terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta keamanannya.
Masyarakat tak perlu khawatir mengenai biaya rumah sakit atau obat-obatan. Tidak pula perlu mengkhawatirkan bayaran premi iuran kesehatan seperti BPJS karena semuanya telah dijamin oleh penguasa secara gratis. Begitu pun dalam penanganan pandemi, penguasa akan mengontrol perkembangannya secara langsung. Negara juga akan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup serta fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh negeri. Rakyat hanya perlu memfokuskan diri mereka dalam penyembuhan.
Semua ini bisa terjadi sebab sistem Islam adalah sistem yang perekonomiannya berbasis baitul mal, bukan berbasis riba seperti demokrasi kapitalisme. Dana yang ada di baitul mal akan dikelola untuk seluruh rakyat oleh negara. Penguasa pun akan memastikan segala sesuatu di negara Islam berjalan sesuai dengan syariat Allah Taala agar tercipta rahmatan lil’ alamin ke seluruh negeri. Wallahu’alam bisshawwab.
