Porosmedia.com, Jakarta – Dalam Rapat Anggota Badan Anggaran DPR RI Drs. H. Mulyadi MMA anggota Fraksi Partai Gerindra mengemukakan beberapa keluhan yang dihadiri Menkopolhukam, Menko PMK dan Menko Marves, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).
H. Mulyadi memberikan penjelasannya sebagai bentuk dedikasi terbaiknya untuk kebaikan bangsa ini. Tanggapan saya kata H. Mulyadi bisa dieksekusi di periode berikutnya. paling tidak, H. Mulyadi mengajak untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan yang arahnya harus menjadi solusi buat anak cucu terdepan.
H. Mulyadi mengakui beberapa hal yang sampai hari ini, kira belum juga ada langkah nyata yang kami rasakan terutama terkait kondisi masyarakat sehubungan dengan situasi ekonomi yang sulit. Saya kira. Kenapa? Tanya H. Mulyadi.
Herannya, masih kata H. Mulyadi di Dapilnya yaitu di Kab. Bogor, masyarakat yang masih bisa akses terhadap dirinya sangat memprihatikan. Pasalnya ingin beli beras saja tidak kebeli. Padahal, masyarakat notabenenya sangat dekat dengan akses ke Jakarta.
Inilah definisi kemiskinan di Indonesia yang perlu direset ulang.Supaya apa? Kebijakan dan orientasi anggarannya harus betul-betul tepat sasaran. Karena buat kami pembangunan itu dalam konteks anggaran harus tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu.
Stakeholder di daerah, lanjut H. Mulyadi harus dilibatkan supaya tahu percis masalahnya, dan apa yang diperlukan untuk solusinya betul-betul bisa terangkat. Dan terakhir tentu setiap kebijakan dan anggaran harus mampu meningkatkan kehidupan masyarakat.
Dampak dari kemiskinan itu sendiri dapatnya apa? Menjamurlah pinjaman-pinjaman yang berbasis aplikasi dan seterusnya. Dengan tingkat hubungan yang mencekik luar biasa yang akibatnya masyarakat banyak yang dikurangkan.
Bahkan terjadi beberapa kejadian yang memprihatinkan, bunuh diri dan seterusnya. Dampak-dampak seperti ini harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian bagaimana kita mengeluarkan kebijakan. Yang instrumen-instrumennya betul-betul berpihak kepada masyarakat. Tambah H. Mulyadi sambil minta maaf untuk menghapus judi online.
Kita tidak boleh terjebak hanya mendengar berita tentang bahaya dan masalahnya judi online. Bayangkan sekarang penggemar judi online menurut riset terakhir katanya Indonesia nomor satu.
Mengerikan. Dan saya kira itu harus jadi atensi pemerintah. Jadi mohon maaf dengan segala hormat. Supaya kebijakan dan anggaran setelah instrumennya itu betul-betul tepat sasaran.
Ingat, tegas H. Mulyadi meneruskan bahwa negara kita sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita. “Bangunlah jiwanya. Lalu bangun badannya. Artinya apa? Orientasi mindset dan mentalitas masyarakat harus diperhatikan dengan serius. Kenapa? Jadi kalau saya berseloroh di Indonesia itu, kalau bikin buku dengan judul Kebelet Kaya, kayaknya best seller itu.
Semua orang ingin berorientasi kaya secara instan. Kenapa? Karena dibuka ruangnya sehingga paham tanda penting melihat situasi-situasi yang memprihatinkan di tengah masyarakat. “Nah ini juga terkorelasi, dengan ekosistem digital kita”.
Maka dari itu, Kita harus mampu, mohon maaf dalam tataran kebijakan Bapak-Bapak yang lebih ahli, representasi dari pemegang saham bangsa ini yaitu masyarakat. Harus mengingatkan bahwa ekosistem digital kita terancam sebenarnya. Bagaimana ada instrumen untuk menjaga ekosistem digital kita? Kenapa?
Memprihatinkan, misalnya kita bangga dengan produk-produk bisnis aplikasi atau e-commerce karya putra terbaik kita. Tapi ternyata dalam perjalanannya mereka di backup atau dibiayai oleh pander-pander asing. Kenapa?
Pada saat konsep penyelesaian terhadap kewajiban itu, ada satu opsi misalnya settlement-nya dengan debt to equity, utang jadi saham. Padahal di bisnis-bisnis itu ada big data warga Indonesia yang bisa saja mereka petakkan.Dan kemudian ekosistem digital kita terancam.
Maka ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ingat, ini dampaknya akan sangat berat kalau misalnya kita hanya terjebak dalam pemahaman kedaulatan ekosistem digital dalam arti konvensional. Tapi pemahaman kedaulatan ekosistem kita masih belum juga ada hal yang membuat kita terjaga.
Memang, terang H. Mulyadi Kita welcome terhadap semua investasi, seperti Starlink dan seterusnya. Tapi, tolong dijaga Kedaulatan ekosistem digital kita.
Selain itu, dalam pemahaman ini mudah-mudahan ada legacy bagaimana kita sering sekali tergantung dengan produk-produk komoditi impor. Saya selalu ingatkan, ada road map bagaimana ke depan betul-betul mandiri dan lepas dari ketergantungan produk-produk komoditi impor.
Sementara komoditi-komoditi itu ternyata dibutuhkan sekali oleh masyarakat dan kita harusnya mampu. Nah maka saya kira itu juga menjadi bagian penting untuk bagaimana ke depan kita memberikan legacy terbaik buat masa depan anak cucu kita.
Dan terakhir pesan H. Mulyadi ke pemerintahan perihal IKN perlu dikawal. Karena ada puluhan triliun anggaran sudah masuk untuk pembangunan dalam progresnya. Di satu sisi, Saya tetap apresiasi apapun yang sudah dilaksanakan demi suksesnya pemindahan Ibu Kota yang notabene secara de jure sudah dipindah karena undang-undangnya sudah diparipurnakan. Tapi kami berharap IKN harus benar-benar menjadi legacy terbaik dan solusi untuk masa depan, pungkas H. Mulyadi.
